Banjir Kok Tradisi

26 10 2008

Musim penghujan telah tiba, lagi-lagi banjir adalah sahabat akrab bagi penghuni perumahan yang berada di kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Seolah kehadiran ” banjir ” akibat fenomena alam apalagi dikaitkan dengan isu global warning. Padahal ketidak becusan pengembang dalam menata lingkungan yang bebas banjir adalah faktor dominan yang menyebabkan terjadinya banjir.

Ditambah lagi birokrasi di PEMDA Bekasi yang menyangkut soal perijinan mendirikan bangunan (IMB) untuk perumahan kurang memiliki peran kotrol terhadap pengembang. Alhasil pengembang “terus tersenyum” sambil terus melakukan ekspansi pengembangan perumahan seolah-olah tanpa dosa dan salah. Oleh sebab itu mestinya PEMDA Bekasi dan DPRD Bekasi segera merevisi Perda No. 7 tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan harus memasukkan klausal ( rekaman) yang menyertakan amdal atau lingkup izin yang peling terkecil seperti UKL dan UPL ( saat ini hanya menyertakan PEIL Banjir ).

Hari itu, kamis, 25 Oktober 2008 di kecamatan Tarumajaya diadakan rapat guna membahas masalah banjir dengan mengundang seluruh pengembang dan industri yang berada dalam teritorial Tarumajaya. Sampai siang hari rapat hanya dihadiri segelintir pengembang itupun diwakilkan oleh security. Kontan saja Pak Camat ( Drs H, Effendi, MSC) agak uring-uringan dan kecewa terhadap pengembang yang sangat tidak respon terhadap banjir sebut saja Perumahan Vila Mutiara Gading( PT. ISPI Pratama), Perumahan Harapan Mulya ( Group Hasana Damai Putra), Perumahan Pondok Ungu Tahap II, Perumahan Wahana Harapan, Perumahan Puri Harapan, Perumahan Kota Harapan Indah ( Desa Pusaka Rakyat)

Kekecewaan itu cukup beralasan karena Camat Tarumajaya merespon terhadap kebijakan Bupati Bekasi yang sudah pagi-pagi mengantisipasi bila terjadi banjir. Padahal mestinya PEMKAB Bekasi lebih menertibkan dan melakukan pengawasan terhadap pengembang yang melakukan tindak pelanggaran terhadap izin yang telah dikeluarkan.

Bukan seperti iklan salah satu produsen rokok  ” Banjir kok Tradisi ” yang kita harus siap-siap akan datangnya banjir.

( Agustian, Ketua Drupadi Foundation)

Iklan




Sertifikasi Guru Versi “Joshua”

26 10 2008

Indonesia sebagai negara berkembang (development country) sudah mulai melek akan penting dan besarnya kontribusi bidang pendidikan (education sector) di era globalisasi saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya  usaha Departemen Pendidikan Nasional dalam memenuhi standar-standar pendidikan yang mengacu pada perkembangan pendidikan internasional dewasa ini.

Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah adalah sertifikasi guru (teacher certification). Sertifikasi guru mengacu pada empat kompetensi, yakni pertama kompetensi pedagogy (pedagogy competency) yang mewajibkan setiap guru untuk memiliki ketrampilam menggunakan berbagai metode dan model-model pembelajaran yanginovatif dan kreatif. Kedua kompetensi sosial ( social competency) yaitu kepasitas dalam berkomunikasi dan mensosialisasikan dirinya dalam lingkungan belajar dan lingkungannya. Ketiga kompetensi personaliti (personality competency) di mana setiap guru harus mampu menunjukkan kepribadian yang dapat ditiru (examplary attitude) oleh siswa dan rekan-rekan sejawatnya, sehingga dalam aktifitas mengajar dapat memberikan contoh prilaku yang baik (good behaviour) pada setiap pribadi yang ada di lingkungan sekolah. Yang terakhir, kompetensi akademik (academic competency) berisi kapasitas keilmuan pada setiap disiplin ilmu yang diampu selama proses pembelajaran berlangsung, dengan pengembangan wawasan (up to date knowledge).

Dari setiap kompetensi di atas diharapkan oleh pemerintah setiap guru harus memenuhinya (standardized requirement) agar dikatakan LULUS sertifikasi. Permasalahan yang muncul adalah sampai sekarang pemerintah belum bergegas untuk mengadakan tim penilai independen (independent assesor) yang dapat memberikan penilaian secara objective atas segala portofolio guru (teacher protfolio) yang ada. Malah yang terjadi sekarang tim assesor berasal dari institusi yang meluluskan para guru tersebut termasuk di dalamnya IKIP , IAIN (UIN). Ini berarti mereka yang meluluskan dan mereka pula yang menyertifikasi. Ini kan namanya “jeruk makan jeruk”.

Efek dari hal di atas adalah lemahnya akuntabilitas terhadap penilaian assesor yang berujung pada sulitnya pencapaian kualitas pendidikan yang diimpikan selama ini.  ( M. Hatta, koordinator Lembaga Pendidikan)