UPAYA PERCEPATAN PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN PEDESAAN MELALUI PERAN BIROKRASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

1 04 2010

A. Deskripsi

Sejalan bergulirnya waktu paradigma pembangunan desa bukan lagi wewenang otoritas pemerintah pusat tetapi wewenang pemerintah daerah lebih dominan dalam menata, merencanakan dan membuat kebijakan pembangunan sesuai yang di amanahkan oleh UU No. 32 Tahun 2004. Implikasi dari kebijakan otoritas pemerintah daerah adalah untuk memudahkan dalam pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perubahan struktural kepemerintahan yang dimulai sejak tahun 1999 tentu membawa efek kejut ( shock culture) pada struktur kepemerintahan yang dekat dan langsung bersinggungan dengan masyarakat yaitu pemerintah desa. Karena domain konservatisme dalam penyelenggaraan kepemerintahan desa masih bersifat layanan publik dan administrasi belaka. Hal ini dapat menimbulkan paradoksal dari semangat otoritarian dalam mengembangkan potensi desa menjadi stagnasi akibat struktur birokrasi masih dipahami sebatas servis public.

Bisa dimaklumi bahwa konservatisme layanan publik terjadi akibat kebijakan pemerintah orde baru yang mengatur dan mengendalikan kepemerintahan secara terpusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Pada wilayah pedesaan untuk tata cara pemilihan kepala desa campur tangan pemerintah sangat berpengaruh dalam mengawasi proses pemilihan ( PP No. 5 tahun 1979 ).

Meniadakan peran political society dengan menciptakan massa mengambang ( floating mass ) sehingga infra struktur politik pada wilayah pedesaan kehilangan kontrol sosial politik terhadap berlangsungnya proses kepemerintahan. Di tambah lagi penyeragaman organisasi-organisasi yang berkarakter civil social organization ( CSO ) seperti untuk organisasi petani yang “direstui” hanya HKTI dan untuk nelayan hanya HSNI dan organisasi yang bercirikan gerakan ekonomi kerakyatan pun yang di restui hanya KUD sebagai satu-satunya koperasi yang sah ( Inpres No. 4 tahun 1978 ).

Kini di era keterbukaan dan transparansi keterlibatan desa dalam pembangunan merupakan pilar penyanggah ketahanan ekonomi negara karena peran  keikutsertaannya sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan konstitusi negara.

Oleh sebab itu desa perlu diperhatikan secara khusus ( eksklusif ) dalam menata, merencanakan  dan melakukan social engineering ( rekayasa sosial ) sehingga harapan-harapan masyarakat pedesaan yang sejahtera dapat terwujudkan. Lembaga pemerintah yang paling berperan dalam pemenuhan harapan-harapan itu adalah pemerintah desa dan organisasi-organisasi penggerak desa seperti BPD ( Badan Perwakilan Desa ) LPM ( Lembaga Pengembangan Masyarakat ) Karang Taruna, PKK maupun organisasi non pemerintah lokal yang bercirikan civil social organization.

Potret buram pedesaan sebanyak 70.611 pedesaan dari seluruh provinsi di Indonesia yang dinyatakan tertinggal  sebanyak 32.379 desa. Penyebabnya pun beragam dari keterbatasan sumber daya alam, tidak terbangunnya civil society, dan rendahnya pelaku SDM. Pada tingkat partisipasi hanya menjalankan secara reaktif dari alur birokrasi dan ketidakmampuan dalam membuat social planning ( perencanaan sosial ) karena organisasi SDM tidak menstimulan take part terhadap wilayah sosial ( masyarakat ).

B. Masalah Pedesaan

Hampir 50 % desa teridentifikasi tertinggal dari jumlah desa di seluruh provinsi Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik ( BPS ) yang dikelola dari Susenas Panel Maret 2007 dan 2008 angka prosentase kemiskinan di pedesaan masih signifikan ketimbang angka kemiskinan di perkotaaan. Indikasi kemiskinan bertolak dari kurangnya pendapatan perkapita penduduk dari ketercukupan kes

ediaan pangan dalam hal ini adalah beras (28,64 %) komoditi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan dasar ( basic needs) disebabkan oleh ketidaktersediaan lapangan pekerjaan, bergesernya fundamental ekonomi pedesaan yang bercorak agraris menjadi residential area dan adanya industri bukan padat karya melainkan padat modal dan tuntutan kemampuan SDM dalam rekayasa teknologi. Disamping itu  keterbatasan potensi sumber daya alam juga mempengaruhi struktur ekonomi pedesaan. Ketidakcerdasan dalam mengkreasi potensi desa akibat lemahnya partisipasi masyarakat desa dan kepemimpinan elit ( kepala desa, tokoh masyarakat, pemuka agama ). Dalam memuaskan hubungan relasi sosial para elit desa lebih memilih bertindak secara personal dalam mengatasi masalah-masalah sosial.

Garis Kemiskinan,  Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  menurut Daerah, Maret 2006-Maret 2007

Daerah/Tahun Garis kemiskinan

Makanan

(Rp/kapita/Bulan)

Bukan  makanan

Total Jumlah penduduk miskin (juta) Persentase penduduk miskin
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perkotaan

Maret 2006

Maret 2007

Pedesaan

102.907

116.265

Kota + desa

114.125

123.992

126.163

132.258

102.907

116.265

114.125

123.992

48.127

55.683

27.677

30.572

37.872

42.704

174.290

187.942

130.584

146.837

151.997

166.697

14,49

13,56

24,81

23,61

39,30

37,17

13,47

12,52

21,81

20,37

17,75

16,58

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2006 dan Maret 2007

C. Paradigma Baru Aparat Desa Dan Organisasi Penggerak Desa

  1. Inspirator dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

Untuk memenuhi harapan masyarakat desa adalah dengan meniadakan keluhan yaitu mampu menyelesaikan masalah secara terencana dan terukur. Keluhan masyarakat desa tidak jauh berkutat pada pemenuhan kebutuhan dasar hidup ( KDH ). Untuk memenuhi KDH harus tersedianya akses pekerjaan yang membuahkan pendapatan. Persoalannya adalah bagaimana menciptakan ruang pekerjaan di pedesaan. Oleh sebab itu diperlukan kemauan yang kuat untuk merubah paradigma lama yang semula bersifat administratif menjadi kewirausahaan.

Komitmen dan team work ( seluruh aparat desa dan organisasi penggerak desa ) dalam melakukan perencanaan sosial ( social planning )  menstimulasi visi dan misi yang dirancang secara bersama-sama.

Tentu dukungan kepemimpinan lokal dalam menjalankan mesin birokrasi dan organisasi memiliki efek dominan terhadap keputusan, kebijakan, dan pilihan yang tepat dalam mengurai suatu masalah. Hal ini yang disebutkan oleh Max weber bahwa peniadaan keluhan yang berlangsung dimasyarakat menjadi walfare karena secara tidak langsung elit desa terbentuk menjadi natural leader.

Kepuasan pelanggan adalah kepuasan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, semakin terjadi peningkatan kualitatif semakin menidentifikasi keberhasilan para pelaku SDM dalam melakukan social planning.Membangun awarness secara simultan antara aparat desa, organisasi penggerak desa dengan objek sasaran ( masyarakat desa ) dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup menjadi energi yang berpotensi inspiratif, kreatif dan dinamis dengan begitu sangatlah mudah menciptakan lahan pekerjaan baru di pedesaan.

2. Model layanan masyarakat ( CHANGE )

Charity ; Kasih sayang

Memberikan pelayanan dengan rasa kasih sayang tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial.

Hear ; Mendengar

Mau mendengar terhadap kritik dan saran dari semua komponen masyarakat desa sebagai koreksi dan dijadikan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan publik.

Active ; Aktif

Memberikan layanan kepada semua lapisan masyarakat secara aktif agar segala bentuk pelayanan publik  secara optimal. Ketidakdisiplinan aparat desa terhadap kualitas pelayanan dapat mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa  dimata masyarakat

sayNo ; Katakan tidak

Dalam mewujudkan  CLEAN GOVERNMENT  harus  berani  “ katakan tidak “ terhadap segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat menyengsarakan dan merugikan masyarakat serta negara.

Go ; Pergi

Pemberian pelayanan terhadap masyarakat KECIL bukan hanya sebatas ruang lingkup kantor desa saja melainkan proaktif dan penuh inisiatif bekerja guna meningkatkan mutu layanan

Empaty ; Peduli
Birokrasi pedesaan bukan saja sebagai mesin administratif birokrasi berjenjang yang bermula dari pusat, Melainkan birokrasi yang mampu bersentuhan dan berdekatan langsung dengan masyarakat yang dijadikan objek layanan. Inisiatif layanan “pendekatan” ini berbentuk peduli yaitu tanggap dan berreaksi langsung terhadap pesrsoalan-persoalan yang muncul.

3. Mampu merencanakan pembangunan secara terukur

Perencanaan pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaanya Sejauh ini masih diatur dalam surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri dalam Negeri yang setiap tahun menerbitkan petunjuk Teknis dan tata cara penyelenggaraan Musrenbang. Surat edaran ini Diterbitkan sambil menunggu ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur tatacara Musrenbang. Hanya saja proses perencanaan sampai penetapan APBD pemerintah desa umumnya mengabaikan proses ini karena dianggap pada tingkat pengambil kebijakan design-design desa yang direncanakan tidak di agendakerjakan.

Namun bila komitmen pemerintah desa “ngotot” maka pemerintah desa dapat melakukan  “pengawalan”  Musrenbangdes yang bukan saja memuat pembangunan infrastruktur tetapi cerminan keinginan masyarakat pedesaan dalam partisipasi pembangunan. Selanjutnya bersama pemerintah desa dan masyarakat desa secara cermat dan seksama mengikuti  proses perencanaan dan penetapan APBD berlangsung dalam tahapan berikut ini:

Tahap pertama: penjaringan aspirasi masyarakat melalui musywarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan/desa hingga kabupaten/kota. Dari proses ini, anggaran diharapkan mencerminkan aspirasi masyarakat, bukan cerminan kepentingan kelampok tertentu atau kepentingan elite politik yang berkuasa.

Tahap kedua: penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang dilakukan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah daerah).

Tahap ketiga: penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran),dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. Ini merupakan farum bersama antara pemda dan DPRD untuk menyusuk kebijakan umum APBD yang akan disusun

Tahap keempat: penyusunan PPAS (prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang di berikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Forum ini merupakan forum bersama antara pemda dan DPRD untuk menentukan skala prioritas yang akan didanai.

Tahap kelima: penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Ini adalah forum bersama antara perangkat daerah/dinas dengan mitra kerja DPRD yakni komisi-komisi di DPRD.

Tahap keenam: RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), yang merupakan proses kompilasi RKA-SKPD dari seluruh SKPD/dinas/kantor/badan oleh pemda.

Tahap ketujuh: APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).pembahasan dan penetapan APBD merupakan proses pembahasan RAPBD antara pihak pemda dan DPRD, dengan hasil akhir adalah draf akhir yang kemudian disahkan menjadi peraturan daerah(Perda).

Selain keterlibatan secara tidak langsung dalam penetapan APDB pemerintah desa juga mampu menerbitkan beberapa Perdes ( Peraturan desa ) yang memuat kebijakan pembangunan. Pada akhirnya agenda-agenda dan perencanaan desa dapat terukur yang didukung dengan kemampuan pelaku SDM.

D. Faktor-Faktor Pendukung Pembangunan Pedesaan

  1. Social Capital

Pertanyaan pertama pembangunan di pedesaan adalah, pembangunan itu untuk siapa? Apakah keberlangsungan pembangunan tersebut membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat desa ? Jika implikasi pembangunan tersebut tidak menga-akses secara horizontal ( masyarakat ) maka bisa dipastikan bahwa devisa-devisa yang diterima oleh negara tidak melalui peran partisipasi masyarakat secara signifikan. Industri usaha atau mesin penghasil devisa lebih mendominasi, dengan begitu  telah menggantikan peran partisipasi masyarakat.

Social capital adalah syarat mutlak dalam melakukan design-design pembangunan pedesaan. Beberapa pertimbangan tradisi yang mempengaruhi kultur pedesaan dalam merencanakan pembangunan pedesaan dapat dikompromikan ( fleksible ) sepanjang bahwa pembangunan tersebut di rancang untuk kesejahteraan masyarakat.

Produktivitas social capital dalam pembangunan pedesaan haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut ;

1.1.        Lembaga pendidikan formal dan non formal sebagai penyedia sumber daya manusia yang kapabel.

1.2.        Attitude sebagai harmonisasi antara relasi sosial dan hubungan lembaga-lembaga usaha.

1.3.        Melakukan rekontruksi ulang terhadap tradisi-tradasi agama atau budaya yang dinilai kontra produktif atas keberlangsungan pembangunan.

1.4.        Memilki partisipasi dan ketersediaan saluran orientasi politik yang jelas.

2.Debirokratisasi capital

Debirokratisasi capital adalah upaya pemerintah untuk melakukan proses penyederhanaan terhadap pengaruh-pengaruh yang menimbulkan kapitalisasi di masyarakat.

Debirokratisasi capital sebagai berikut ;

2.1.        Percepatan seritifikasi atas kepemilikan tanah yang masih berstatus girik atau oper alih ( bukan milik negara ) yang ditimbulkan dari jual beli menjadi hak milik. Karena kepemilikan yang telah memiliki status hak milik memiliki nilai perolehan harta yang dapat di jadikan collateral.

2.2.        Pungutan yang diperuntukkan untuk Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang berdampak atas terjadinya high cost sehingga masyarakat yang terlibat dalam dunia usaha sulit bersaing dengan kompetitor harus di hapus / ditiadakan.

2.3.        Lembaga birokrasi yang berhubungan langsung dengan dunia usaha harus berperan sebai fasilitator yang memudahkan dan menyediakan akses terhadap kebutuhan pelaku dunia usaha ketimbang keberadaannya justru bersifat paradoksal.

3. Lembaga Keuangan

Eksistensi lembaga perbankan sesengguhnya merupakan pillar dalam menggerakkan roda per-ekonomian. Pembiayaan melalui perbankan dapat menggerakkan potensi-potensi pedesaan dengan tingkat suku bunga yang dikendalikan oleh otoritas moneter dapat dipastikan bahwa mesin penghasil devisa yang telah di design untuk masyarakat lebih mempercepat proses pembangunan berkesejahteraan.

Epilog

Orientasi birokrasi pemerintah desa harus memiliki kemampuan “ melayani “ untuk pemenuhan masyarakat desa ketimbang sebagai pelayanan yang bersifat administratif. Sehingga dalam merancang atau merencanakan pembangunan desa lebih mengedepankan partisipasi masyarakat desa ketimbang keinginan-keinginan pasar yang tidak pernah memiliki terhadap relasi-relasi sosial pedesaan.

Debirokratisasi capital harus dilakukan atas kesungguh-sungguhan pemerintah dalam menjalankan kepemerintahan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Selanjutnya pembangunan di pedesaan tanpa dukungan lembaga perbankan adalah sebuah keniscayaan.


Aksi

Information

2 responses

25 08 2010
zaky nahumarury

mnt faktor-faktor yg juga bisa mempengaruhi pembangunan desa agar dalam pelaksanaan nya tdk mengalami hambtn

29 08 2010
Agustian

Insya Allah artikel tersebut akan di publish, tetap semangat !

Salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: